Abe Tanditasik : Anies Baswedan Tidak Sungguh-Sungguh Cegah Covid-19

Jakarta - Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN- Repdem) nilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memiliki kesungguhan untuk mencegah kerumunan manusia agar tidak terjadi penularan lebih parah Virus Korona (COVID-19) ini. Beberapa kali kebijakan Anies justru bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang protokol kesehatan penanganan COVID19 ini.

Hal ini diungkap oleh Ketua Bidang Buruh DPN Repdem Abe Tanditasik dalam pernyataanya menykapi langkah-langkah yang dilakukan oleh Anies Baswedan,

"Pertama, saya heran kenapa Pemprov DKI masih sempat terpikir membuat pasar murah. Ini pasti efeknya penumpukan manusia. Sementara jarak aman antar manusia dalam situasi ini harusnya 1,5 sampai 2 meter. Saya agak lega waktu dihentikan" ungkap Abe Tanditasik, pada Senin (23/3/2020) kepada 

Tidak hanya itu kata Abe, Pemprov DKI juga kembali membuat ulah yang melanggar Protokol Kesehatan COVID-19 ini, yakni saat bagi-bagi masker kepada masyarakat.

"Cara bagi-bagi masker sebelumnya juga ngawur. Membuat orang berdesakan " ujar dia.

Bahkan diungkapkan dia, pada hari ini Senin 23 Maret 2020, lagi-lagi angkutan umum dikurangi oleh Pemprov DKI. Akibat pengurangan angkutan umum tersebut, terjadi penumpukan para penumpang di stasiun kereta api Manggarai pada Senin pagi.

Karena katanya lagi, hal yang sama juga dilakukan oleh P.T. KAI Commuter. Durasi dan jumlah gerbongnya dikurangi sehingga terjadi penumpukan penumpang seperti di Stasiun Manggarai dan Stasiun Depok. Kebijakan tersebut kata dia membuat para  gerbong menjadi padat penumpang.

Ketersedian angkutan umum ini, kata Abe masih sangat dibutuhkan karena kata dia, masih banyak profesi yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya.

" Contoh, posisi call center, security, kebersihan, programmer server, paramedis, awak angkutan umum, logistik, layanan darurat seperti (listrik, PAM, Telekomunikasi), pelayan minimarket, dan beberapa posisi atau profesi lainnya. Itu diluar TNI/Polri " papar dia.

Menurut dia, jika logikanya, dalam situasi normal satu gerbong bisa dipadatkan sampai 150 penumpang. Tapi dengan kondisi jaga jarak saat ini, baiknya 35 penumpang. " Jadi dibuat penyusutan penumpangnya 60 persen" ujar dia.

Jadi katanya lagi, kebijakan Anies melakukan pembatasan tersebut dinilai konyol. Pasalnya masih menyebabkan kepadatan penumpang. " Saya tidak tahu ini sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi belum? Masukan dari mana pembatasan itu?" kritik dia.

"Ya kalau durasinya cuma 50 persen dan kapasitas gerbongnya 60 persen jadi sama saja bohong. Tetap padat. Terus angkutan Jaklingko ( angkutan lingkungan dari jalan raya ke jalan-jalan lingkungan. red) kenapa ditutup. Tadi saya ketemu warga mau belanja makanan dan ke Puskesmas bingung. Angkutannya nggak ada" terang dia.

Menurut Abe, Pemprov DKI Jakarta hendaknya jangan lagi membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Bahkan termasuk kebijakan soal angkutan umum supaya masyarakat merasa nyaman.

"Saya tidak mau berandai-andai, tapi langkah Pemprov tersebut harus dipikirkan ulang. Lebih baik fokus tidak terjadi keramaian manusia dalam jumlah besar dan membuat Satgas penanganan terpadu dengan pemerintah pusat. Ini DKI, ibukota negara. Nggak bisa jalan sendiri " tutup Abe.

Tinggalkan Komentar