Arteria Ingatkan Agar KPK Jangan Sok Ngatur Presiden

Jakarta, Repdemnews.com - Terkait perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang memiliki konsekwensi bahwa KPK saat ini merupakan bagian dari eksekutif, atau dengan kata lain KPK merupakan lembaga negara penegak hukum pembantu presiden di bidang korupsi.

Untuk itu Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan memperingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak mendikte dan mengatur Presiden.

Menurut Arteria, salah satu tujuan DPR dan pemerintah melakukan revisi UU KPK agar memberikan kepastian terkait status KPK.

“KPK ini alat negara, lembaga negara penegak hukum pembantu presiden di bidang korupsi. Jadi, tidak boleh mendikte presiden," tegas Arteria di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Arteria, kinerja KPK sekarang dengan payung hukum UU KPK lama belum memberikan harapan postitif bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum.

“UU KPK direvisi karena kami ingin pemberantasan korupsi lebih maksimal, lebih dipercaya, dan lebih tajam ke depannya,” tegas Politikus PDI Perjuangan ini.

Arteria mengatakan masyarakat juga sudah tidak tepat lagi untuk mempermasalahkan UU KPK yang ada. Pasalnya, seluruh Komisioner KPK yang baru menerima keberadaan UU tersebut.

"Kita ini semestinya tidak lagi membuat polemik, karena komisioner KPK yang baru tidak menolak UU KPK yang baru. Yang menolak itu pimpinan KPK yang lama,"  ujar Arteria.

Tinggalkan Komentar

Logo