Bamusi Minta Pemerintah Tidak Plin-Plan Soal Pembekuan Izin FPI

Jakarta, repdemnews.com - Baitul Muslimin (Bamusi) salah satu Organisasi sayap PDI Perjuangan meminta Pemerintah tegas terhadap Front Pembela Islam (FPI).

Dalam keterangan pers nya Sekjen Baitul Muslimin (Bamusi) Nasyirul Falah Amru mengatakan,

"Jadi pemerintah harus tegas jika ingin membubarkan FPI jangan plintat-plintut, kebanyakan tarik ulur. Di negara kita sudah ada aturan main terhahap  ormas, Dalam klausul FPI yang bermaterai juga sudah terlihat jelas, masa di dalam AD/ART ada klausal khilafah islamiyah ga bener ini," ujarnya pada Sabtu (30/11/2019).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, pemerintah belum bisa menerbitkan surat perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam ( FPI).

Mahfud membenarkan bahwa penerbitan surat izin itu masih terganjal persoalan AD/ART.

"Sudah diumumkan kan (menurut informasi dari Mendagri Tito Karnavian). Ya itu pengumumannya, begitu," ujar Mahfud kepada wartawan di Auditorium Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Jumat (29/11/2019) lalu.

Mahfud kemudian membenarkan pernyataan Mendagri Tito terkait AD/ART ormas FPI.

"Iya. Ya itu pengumumannya. Ada permasalahan sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang (surat izin perpanjangan). Ya itu saja," kata dia.

Saat ditanya perihal tindak lanjut atas kondisi ini, Mahfud meminta publik menunggu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI relatif memakan waktu lebih lama karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.

Hal ini disampaikan Tito saat menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.

Tito mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.

"Tapi, kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di Aceh apakah seperti itu?" kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019) lalu.

Tinggalkan Komentar

loading...