Brilian Moktar : Pemerintah Perlu Lakukan Tindakan Tegas untuk Atasi Covid-19

Pemerintah Perlu Lakukan Tindakan Tegas untuk Atasi Covid-19

Medan – Meski pemerintah telah mengeluarkan himbauan untuk melakukan social distancing dan tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan penting, rupanya tidak membuat sebagian masyarakat mengurangi aktifitas keluar rumah.

Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga DPD PDI Perjuangan Sumut yang Mantan Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Brilian Moktar, mengungkapkan bahwa jika masih banyak warga yang keluar rumah dan berkumpul dengan yang lain, maka upaya pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus corona menjadi tidak maksimal.

“Kalau masih ada masyarakat yang berkumpul di luar rumah, upaya pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 selama 14 hari bisa tidak maksimal,” ungkap Brilian Moktar, melalui sambungan telepon pada Senin (23/3).

Brillian meminta agar pemerintah, melalui kepala daerah seperti gubernur, bupati atau walikota, melakukan tindakan tegas dengan memberi sanksi kepada masyarakat yang masih keluar rumah. Kecuali bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak seperti berobat, membeli makanan, atau keperluan darurat lainnya.

“Ini perlu dilakukan, agar memberi efek jera kepada masyarakat selama Covid-19 berlangsung,” kata Ketua DPD Taruna Merah Putih Provinsi Sumut tersebut.

Brillian mencontohkan bahwa di negara tetangga, masyarakat masih diperbolehkan berjualan makanan, tapi tidak diperkenankan untuk makan di tempat. Para pembeli diharuskan membawa pulang makanan yang telah dipesan untuk dimakan di rumah.

Lebih lanjut, Brillian juga meminta pemerintah daerah untuk menutup tempat hiburan yang mengundang keramaian, termasuk warnet yang banyak dikunjungi anak-anak.Tujuan pemerintah meliburkan sekolah selama 14 hari adalah untuk mengurangi sebaran penularan Covid-19.

“Namun ternyata selama liburan anak-anak dibiarkan orang tua bermain-main di luar rumah,” sebut Brillian.

Brillian mengharapkan, TNI-Polri bersama perangkat daerah, dari camat hingga kepala lingkungan melakukan razia kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Tidak cukup hanya sebatas himbauan.

Brilian juga menyoroti penunjukan rumah sakit penanganan Covid-19 yang lebih khusus dan tidak menangani penyakit lain.

“Saat ini tidak ada yang tahu persis siapa yang terjangkit Covid-19. Jangan sampai pesien yang berobat ke rumah sakit dengan keluhan demam, tapi sudah terinfeksi Covid-19. Ini sangat membahayakan pasien lain,” ujar Brillian.

Di sisi lain, menurut Brilian, penanganan Covid-19 membutuhkan dana yang tidak sedikit. Masyarakat memerlukan masker dan hand sanitizer yang kian sulit didapatkan. Maka, pemerintah harus melibatkan perusahaan swasta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Sudah sepantasnya Presiden mengeluarkan satu keputusan dengan memberikan keringanan atau memotong pajak kepada perusahaan yang ikut membantu penanganan Covid-19 dan tidak dipersulit kantor pajak,” ungkap Brilian yang juga Ketua APINDO Kabupaten Deliserdang.

Masih menurut Brillian, konsep tersebut juga diterapkan pada perusahaan pengimpor barang yang berhubungan dengan Covid-19. Mereka bisa dibebaskan dari biaya masuk, dan memberikan kelonggaran mempergunakan transportasi udara agar pengiriman barang tersebut lekas sampai. Demi kemanusiaan, dalam hal pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

“Dan bea cukai tidak mempersulit, minta dokumen dari kementerian keuangan, kesehatan atau perdagangan. Cukup gubenur, wali kota atau bupati.  Selagi barang tersebut tidak diperjualbelikan dan untuk kepentingan sosial,” pungkas Brillian.

Tinggalkan Komentar