DPD Repdem Sumsel Sinyalir Ada Permainan Dalam Pengelolaan Aset PT BA

Palembang, repdemnews.com - Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) Sumsel akan melakukan investigasi, Terkait dugaan adanya permainan dalam Pemanfaatan Beberapa Aset milik PT. BA,  Berupa bidang tanah dan Bangunan oleh Pihak Lain yang Tidak Didukung Perjanjian/Kesepakatan Kompensaasi yang Memadai dan apalagi Diantaranya disinyalir telah diperjualbelikan/Dikuasai Pihak Lain

Menurut Ketua DPD Repdem Sumsel Achmad Sazali mengatakan bahwa keinginan DPD Repdem Sumsel ini didasari oleh keinginan baik agar BUMN yang ada disumsel bersih dari segala permainan kotor,

"BUMN itu milik rakyat jadi sudah seharusnya diawasi oleh rakyat, biar gak seenaknya saja mereka mengambil keuntungan Pribadi atas nama negara" Ujarnya

lebih jauh Achmad Sazali yang arab dipanggil Jack mengatakan kejanggalan ini bermula pada Laporan Keuangan PT BA tahun 2014 tertera aset yang dikelola PT BA sebesar Rp.3.987.565 juta,

"Namun Berdasarkan BPK RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan dan Investasi pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan anak Perusahaan Tahun Anggaran 2013 sd 2014 di jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Lampung Nomor : 01/Auditorat VII/PDTT/01/2016 tanggal 5 Januari 2016, diketahui bahwa terdapat beberapa aset PT BA yang  dimanfaatkan oleh pihak lain, tetapi PT BA belum memperoleh kompensasi dari pihak-pihak terkait atas pemanfaatan aset-aset tersebut" Jelasnya

Aset-aset dimaksud diantaranya Tanah seluas 19.414,99 m2 di Tarahan Lampung yang dimanfaatkan oleh PT KAI.

"Tanah seluas 2.324 m2 di Palembang yang dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Musi Palembang, Berdasarkan Perjanjian antara PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) sekarang bernama PT BA dengan PDAM Tirta Musi dengan surat No. 003/0-5000/P/ III/2007 pada 23 Maret 2007 tentang Pinjam Pakai Tanah tanah seluas 2.324 m2 yang terletak di Jl Ki Merogan Kertapati Palembang Sumsel, untuk keperluan pembangunan Booster Kertapati PDAM Tirta Musi dengan jangka waktu 5 tahun, mulai dari 23 Maret 2007 sampai dengan 22 Maret 2012" Jelasnya

selanjutnya, Berdasarkan perjanjian pinjam pakai tersebut, PDAM Tirta Musi berkewajiban merawat dan memelihara kondisi tanah, pengamanan, dan segala urusan perizinan menjadi tanggung jawab PDAM Tirta Musi. Selain itu PDAM Tirta Musi diminta memberikan bantuan biaya pindah yang wajar di wilayah kota Palembang kepada penghuni rumah.

Kejanggalan dalam perjanjian tersebut adalah  tidak ada harga atas pemanfaatan tanah dan bangunan oleh PDAM Tirta Musi.

 Perjanjian pinjam pakai yang berlaku sampai dengan 22 Maret 2012 tersebut, kemudian diperbarui pada 28 Maret 2012 melalui Addendum I No. 010.J/PJJ/Int-0600/HK.03/III/2012 yang isinya mengubah jangka waktu perjanjian menjadi mulai 23 Maret 2012 sampai dengan 22 Maret 2017,

"akan tetapi isinya menghilangkan ketentuan tentang Bantuan Biaya Pindah Rumah. Dalam addendum perjanjian pinjam pakai tersebut tidak ada harga atas pemanfaatan tanah dan bangunan oleh PDAM Tirta Musi"

aset lain yang bermasalah adalah tanah Seluas lebih kurang 4 Ha di Tanjung Enim yang dimanfaatkan oleh PT PLN (Persero) untuk PLTD Bukit Asam,  dan disuga saat ini aset tersebut dikuasai oleh pihak lain secara tidak syah berpotensi hilang, sehingga PT. BA tidak memperoleh  kompesasi dari aset tersebut.

"ada informasi dilapangan bahwa pihak manajemen PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim diduga melakukan pungutan terhadap masyarakat melalui  pengelolaan aset tanah dan bangunan PATB PTBA sejak tahun 2015 lalu. khususnya yang ada di Kelurahan Pasar Tanjung Enim atau di wilayah ex beheersterrein yang mencapai 63 hektar".

informasi yang didapat warga Pasar Tanjung Enim mengakui bahwa sejak tahun 2015 lalu bagian PATB  Bukit Asam mengeluarkan surat edaran tentang sewa aset dan bangunan dilokasi tersebut, dengan dibuatkan surat usulan dan berkas-berkas pendukung lainnya yang pada intinya masyarakat menyewa lahan dan bangunan kepada PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim.

"berdasar surat tersebut sebagian masyarakat melakukan pembayaran melalui kesepakatan yang ditandatangani oleh senior Manager pengelolaan aset dan bangunan dan masyarakat yang bersangkutan dengan nilai kontrak bervariasi rata-rata di atas 1 juta, pada setiap tahunnya namun sejak tahun 2016 hingga sekarang praktek tersebut tidak berjalan lagi" jelasnya.

Jika dugaan-dugaan tersebut benar adanya maka sangat disayangkan dan tentunya akan membuat rakyat sakit hati, oleh karena itu setiap BUMN di Sumsel harus di evaluasi untuk di bersihkan secara total.

Tinggalkan Komentar

Logo