DPN Repdem Nilai Anies Baswedan Tak Serius Urusi Warganya Ditengan Wabah Covid-19

Dody Suhada DPN Repdem ; Anies Baswedan Urus Wargamu, Berhentilah Sibuk Konferensi Pers

Jakarta - Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta diminta untuk lebih fokus mengurusi kebutuhan dan menyelamatkan warganya yang saat ini terancam, lantaran makin meluasnya penyebaran wabah virus korona (COVID-19). Karena setiap hari para pasien terinfeksi virus korona itu terus meningkat di Ibu kota Indonesia tersebut.

Hal itu diungkapkan Dody Achdi Suhada, Ketua Dewan Pimpinan Nasional, Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN-Repdem) Bidang Kaum Miskin Kota seperti dilansir dari bukamata.co, Diungkapkan Dody, berdasarkan data dari laman covid19.bnpb.go.id, pada Minggu (5/4/2020) jumlah positif terjangkit covid-19 di DKI Jakarta pukul 16.46 WIB sudah 1124 dan meninggal 95 orang.

"Artinya dari data tersebut membuktikan belum ada pencegahan yang nyata dilakukan oleh Anies. Kami minta agar Anies berhentilah sibuk ngomong saja di media massa, namun tidak disertai tindakan nyata di lapangan" tegas Dody

Dody kembali mencontohkan seperti kasus penumpukan massa lewat penjualan Sembako hanya di satu titik pada Minggu (5/4/2020) di Kramatjati. Hal tersebut sangat bertentangan sekali dengan maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokow Widodo (Jokowi) agar menghindari kegiatan kerumunan massa.

"Seharusnya Anies bisa meniru langkah Gubernur DKI Jakarta terdahulu Basuki Tjahya Purnama alias Ahok dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sehingga warga pemegang kartu tersebut bisa membeli ke pasar modern dan pasar tradisional tanpa harus membuat kerumunan massa" terang Dody.

Selain itu, Dody juga menekankan agar Anies Baswedan untuk memperhatikan nasib pekerja informal jelang penerapan status daerah sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan virus corona.

Dikatakan Dody, seiring dengan keputusan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto yang telah meneken Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Anies harus bergerak cepat menyikapi hal tersebut, dengan mempersiapkan langkah yang nyata terutama bagaimana dalam melindungi warganya, jika PSBB itu diberlakukan. Karena menurut Dody pekerja informal paling terdampak kebijakan tersebut.

Dicontohkan Dody, sektor informal yang terdampak itu misalnya sopir taksi, ojek online. Karena terang dia, profesi tersebut akan terasa dampaknya lantaran pendapatan mereka menjadi nihil, jika tidak bekerja lantaran penumpang tak ada.

Untuk itu lah, sambung Dody Anies harus memikirkan soal kebutuhan mereka terutama pangan mereka seperti apa teknisnya.

Anies juga kata Dody untuk tidak sembarang ngomong ke publik tanpa diserta data yang konkrit. Karena kata Dody setiap ucapan yang tidak disertai data justru akan menimbulkan kekacauan. "Profesional lah, ini ngurus rakyat bukan main kata-kata," tegas dia.

"Sekali lagi kami tegaskan kepada Anies untuk berhenti bermain kata-kata di media massa, sebentar-sebentar konferensi pers. Turun dan bekerjalah selamatkan warga, bagikan masker kepada warganya, jangan warga disuruh buat sendiri dan beli sendiri maskernya, karena anggaran untuk rakyat harus diberikan jangan digunakan hal yang tak penting" tutup Dody.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto telah meneken Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dimana, dalam Permenkes tersebut, Terawan menyatakan bahwa butuh waktu dua hari untuk menetapkan status darah PSBB.

Dalam aturan itu, pemerintah daerah akan membatasi sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kemudian, kegiatan sosial dan budaya dan moda transportasi.

Namun, di samping itu ada beberapa tempat usaha berikut mendapat pengecualian saat PSSB, namun harus menjaga jumlah minimum karyawan dan pengaturan jarak orang agar mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit seperti di Kantor Swasta dan Fasilitas Umum, yakni:

  • Supermarket, minimarket, pasar, toko penjualan kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting.
  • Toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis.
  • Toko bahan bakar minyak, gas, dan energi.
  • Rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan.
  • Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.
  • warung makan/rumah makan/restoran.
  • Layanan ekspedisi barang.
  • Sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi (ojol) hanya bisa mengangkut barang, tidak boleh mengangkut penumpang.
  • Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM,
  • Media cetak dan elektronik,
  • Toko ternak dan pertanian: bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak,- Toko bangunan: triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.
  • Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel.
  • Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok dan medis.
  • Pompa bensin, LPG, outlet ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
  • Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi.
  • Layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa Efek Jakarta.
  • Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin
  • Layanan keamanan pribad

 

Tinggalkan Komentar