E-PRAKTIS 4.0 Jawaban Rosmanyah Untuk Tata Kelola Pemerintahan Asahan Kedepan

Asahan - Bakal Calon Bupati Asahan yang juga Wakil Ketua DPRD Asahan Rosmansyah STP mulai menawarkan progam kerja di bidang Pemerintahan dan layanan Publik Asahan kedepan.

"Kita menyebut sebagai Revolusi sistem tata kelola manajemen pemerintahan dengan siap menuju era digitalisasi meninggalkan era manual yang tidak efektif dan efisien dan cenderung manipulatif" Ujar Rosmansyah dalam keterangan tertulisnya, pada Jum'at (14/2).

Menurut Rosmansyah Pada bidang pemerintahan Kabupaten Asahan memerlukan integrasi sistem layanan untuk masyarakat yang disebut dengan E-PRAKTIS 4.0 (Profesional, Responsif, Akuntable, Transparan, Inovativ dan Santun), dimana didalam sistem ini terdapat beberapa bagian, yaitu: E-Perencanaan, E-Penganggaran, E-Pengadaan, E-Dinas Terkait, E-PDAM, E-Desa, E-Perijinan Asahan, E-Pengaduan, E-Tanggap Bencana,

"Dan progam-progam tersebut akan ditujang oleh Automatic Dukcapil Machine,  E-Loker & Rekruitmen, E-Training, E-Sertifikasi Kompetensi dan Ketrampilan, sehingga semua kerja berbasis teknologi yang ramah dan bisa diakses oleh siapapun" Jelasnya

Selain itu Rosmansyah yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan mengatakan bahwa E-PRAKTIS 4.0 (Profesional Responsif Akuntabel Kompeten Transparan Inovatif dan Santun) ini mengintegrasikan beberapa layanan internal maupun eksternal. Dari perencanaan, pengadaan sampai ke penganggaran di setiap dinas-dinas terkait.

"Layanan tersebut nantinya dapat diunduh oleh masyakat sehingga semua masyarakat asahan dapat merasakan layanan dan mengadu apabila ada layanan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan" Jelasnya dengan Optimistis

terakhir Rosmansyah mengatakan bahwa dengan sistem ini kedepan diharapkan semua masyakat bisa mengakses dengan mudah dan menjadi stake holder aktif dalam mengawal progam pembangunan asahan dan ini merupakan bagian dari cita-cita Asahan Berkemajuan,

"Kesemuanya itu nanti ada Dashboard bisnis yang dapat mengetahui paramater kinerja tiap-tiap dinas dan mana saja dinas yang bermasalah sehingga pemberian surat peringatan ada dasarnya dan bukan karna like or dislike" Pungkasnya.

 

Tinggalkan Komentar

Logo