Hitam Putih Omnibus law

Oleh : Achmad Sazali (Ketua DPD Repdem Sumatera Selatan)

Wacana omnibus law terus bergulir layaknya bola salju, berbagai tangggapan muncul terhadap rencana Pemerintahan Jokowi yang berencana melakukan omnibus law meski belum dilaksanakan akan tetapi wacana itu terus digaungkan baik oleh legislatif maupun eksekutif, perkembangan terakhir ketua DPR Puan Maharani masih menunggu pihak pemerintah dan komisi II membahas persoalan tersebut

Omnibus Law adalah Undang-Undang yang mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang yang bertujuan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran konsisten dan rapi. idealnya setelah omnibus law aturan tidak lagi berbelit-belit, terobosan ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia karena sebelumnya tidak pernah dilakukan.

Isu Omnibus Law pertama kali dimunculkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober lalu, saat itu Jokowi mengatakan akan melakukan penyederhanaan regulasi yang saat ini berbelit dan panjang dan mengajak DPR untuk menggodog 2 Undang-Undang besar yaitu Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, masing-masing Undang-Undang tersebut akan menjadi omnibus law yang sekaligus merevisi beberapa Undang-Undang, bahkan puluhan Undang-Undang, diperkirakan sebanyak 74 Undang-undang.

Sebenarnya Omnibus Law adalah wacana biasa dalam dunia Hukum, akan tetapi  perlu difahami bahwa omnibus law memiliki beberapa persoalan, terutama persoalan siapa yang paling di untungkan dengan adanya omnibus law, apakah rakyat atau Kapitalis, jangan sampai omnibus law hanya menguntungkan segelintir pemilik modal dan menngabaikan rasa keadilan bagi rakyat dan gelagat itu sangat kentara karena yang mendukung omnibus law rata-rata dari kalangan pemilik Kapital besar.

Bukan salah juga jika pemerintah melakukan omnibus law untuk menarik minat investasi  ke Negeri ini akan tetapi harus di fahami ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar dan harus menjadi visi omnibus law, visi tersebut harus sesuai dengan “kepentingan Rakyat”, jika kepentingan Rakyat yang menjadi visi maka kita tidak perlu khawatir akan tetapi jika untuk kepentingan pemodal maka kita akan sangat khawatir, karena nantinya omnibus law mengarah pada konsep ekonomi kapitalistik dan bertentangan dengan visi ekonomi Pancasila atau Ekonomi Gotong Royong.

Amanat konstitusi Dasar kita mengatakan Bumi Air dan kekayaan Alam yang terkadung didalanya dikuasai oleh Negara dan di gunakan seluas-luasnya untuk kepentingan Rakyat, ini harus di fahami dan menjadi visi fundamental omnibus law, jangan sampai gara-gara omnibus law rakyat semakin tidak memiliki akses terhadap Tanah, air dan kekayaan Alam yang terkandung didalamnya, sebagai contoh obektif saat Rakyat sulit memiliki Tanah karena tidak memiliki capital yang cukup, Negara dengan mudah mengobral jutaan hektar untuk kepentingan kapitalis.

Negara harus tahu saat ini rakyat semakin sulit  memiliki Tanah, seperti di Pulau Sumatera ada Jutaan Tanah yang di kuasai pemodal baik untuk investasi pertambangan maupun investasi perkebunan sementara itu jutaan rakyat Sumatera saat ini sulit mendapatkan Tanah, saat inimasih ada saja Rakyat yang hidup sebagai buruh Tani dan buruh perkebunan karena tak memiliki lahan sendiri, bahkan Negara dengan alasan investasi juga melabrak Tanah Ulayat tanpa ampun, jika sudah begini apa untungnya bagi rakyat, karena rakyat Cuma jadi kacung ditanahnya sendiri,  kasus serupa juga terjadi diKalimantan dan papua semua hampir habis di telan oleh kapitalis.

Saya berharap pemerintah berkaca pada Sejarah dimana pendiri bangsa ini, Ir. Sukarno telah mewanti-wanti jangan sampai Negeri ini jatuh ketangan imperialis karena mereka membawa ideology kapitalistisme yang bertentangan dengan nilai ekonomi gotong royong yang di gagas beliau, Kapitalisme itu kejam ibarat roda raksasa yang sanggup menggilas siapapun di Negeri ini, dan jangan sampai ada celah dan ruang sedikitpun bagi kapitalis global kembali menguasai kekayaan Negeri ini.

Investasi boleh dan pembangunan itu harus, akan tetapi tunduk pada kepentingan Kapitalisme dengan alasan investasi merupakan sebuah tragedi bagi rakyat, dan kedepannya Negeri ini hanya di miliki oleh segelintir orang yang memiliki modal besar, bukan lagi milik anak Negeri, tanah, air dan kekayaan alam lainnya akan di keruk tanpa ampun hanya untuk memperkaya pribadi bukan untuk kepentingan anak negeri.

Terakhir Saya berharap kepada presiden Jokowi jika memang harus ada omnibus law jangan sampai Rakyat Jadi Tumbal, Jadikan wacana omnibus law untuk berdikari bukan untuk mengusir rakyat dari tanahnya sendiri, investasi juga harus bervisi kerakyatan dengan semangat ekonomi gotong royong bukan dengan semangat asal masuk saja, karena dampak buruknya kelak rakyat yang menanggung dan jangan ada lagi pemiskinan di Negeri ini karena sistem yang tidak Pro Rakyat.

 

 

 

Tinggalkan Komentar

loading...