Jangan Tunggu Bertambahnya Korban untuk Tentukan Sebuah Kebijakan

Oleh : Julianus Paulus Sembiring (Wakil Ketua Bidang Buruh DPD Repdem Sumut)
Julianus P. Sembiring, Wakil Ketua DPD Repdem Sumut

Persebaran Virus Corona di Provinsi Sumatera Utara belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai media pertanggal 08 April 2020, menunjukkan bahwa kasus positif Covid-19 yang terkonfirmasi di Sumatera Utara telah mencapai sebanyak 76 kasus positif. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 133 orang yang masih dirawat dirumah sakit rujukan, dan sebanyak delapan orang yang telah dinyatakan sembuh.

Pemerintah Daerah Sumatera Utara seharusnya melakukan tindakan yang lebih besar lagi guna meminimalisir persebaran Covid-19. Seharusnya Pemprovsu sudah lakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Karantina Wilayah, dengan menutup semua jalur masuk dan keluar provinsi.

Pemberlakuaan Sosial Distancing yang selama ini dilakukan Pemprov Sumatera Utara terkesan tidak efektif, sebab masyarakat tetap saja melakukan rutinitasnya seperti biasa. Selama ini yang menjadi alasan utama masyarakat (terutama golongan menengah ke bawah) sehingga sebagian besar masih tetap melakukan rutinitas seperti biasa adalah permasalahan ekonomi dan kebutuhan pokok.

Pemerintah Daerah Sumatera Utara diharapkan dapat menaikkan status dari Sosial Distancing menjadi PSBB dan Karantina Wilayah. Agar masyarakat dapat berdiam diri dirumah dan kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi, maka pemerintah berkewajiban memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 55 UU No 06/2018 tentang karantina kesehatan.

Berkaca dari Provinsi DKI Jakarta, untuk menekan penyebaran Covid-19 pemerintah DKI Jakarta kini mengambil langkah-langkah dengan memperketat PSBB dengan tetap memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.  Pemberian bantuan sosial diberikan kepada 3,7 juta masyarakat miskin. Keputusan tersebut dilakukan dengan harapan masyarakat dapat tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk mendukung keberhasilan pemberlakuan PSBB.

Pada Kamis, (9/4/2020) pembagian tahap pertama telah dilakukan secara langsung dari rumah kerumah. Bekerja sama dengan  Dinas Sosial DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta sebelumnya telah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang kurang mampu.

Guna melancarkan pemberian bantuan sosial pada masyarakat terdampak dan kurang mampu, pemerintah DKI Jakarta mengandalkan sumber dana yang diambil dari APBD DKI Jakarta, sebesar Rp. 3,03 triliun. Dimana dana tersebut berasal dari anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT). Dasar hukum penggunaan anggaran tersebut merujuk pada PP 12/2019.

Pemerintah DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat agar mendapat bantuan dana untuk menutupi kekurangan pembagian bantuan sosial tersebut. Lalu bagaimana dengan pemerintah daerah Sumatera Utara, langkah seperti apa yang sudah dilakukan?

Merujuk pada UU No 06/2018 tentang Karantina kesehatan, maka sejak ditetapkannya status Darurat Kesehatan Masayarakat dengan dikeluarkannya Keppres No 11/2020, maka pemerintah daerah Sumatera Utara sudah seharusnya melakukan Karantina Wilayah. Mengingat persebaran Covid-19 sudah terlihat signifikan.

Keputusan ini merujuk pada pasal 53 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Sementara kebijakan melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dilaksanakan dengan merujuk pada pasal 59 UU No 06/2018 dan PP 21/2020.  

Pemerintah daerah khususnya Sumatera Utara, diharapkan untuk melakukan tindakan yang lebih tegas. Selama dalam status kedaruratan kesehatan dengan memberlakukan PSBB ini, pemerintah daerah Sumatera Utara diharapkan mencontoh pemerintah DKI Jakarta. Meski belum memberlakukan kebijakan Karantina Wilayah, tapi kebijakan PSBB yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta sudah menyerupai karantina wilayah.  Yakni PSBB diperketat, tapi kebutuhan masyarakat miskin dan terdampak tetap diperhatikan.

Masyarakat berharap kepada pemerintah daerah Sumatera Utara untuk dapat mengambil tindakan yang lebih besar lagi dalam menekan laju persebaran Covid-19 dengan tetap memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya golongan masyarakat yang kurang mampu.

Diharapkan pemerintah daerah Sumatera Utara segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar dapat membantu masyarakat terdampak terkait Covid-19, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta.

DPRD Sumatera Utara dianjurkan berperan aktif dalam penanganan Covid-19. Mendesak Pemprov Sumatera Utara untuk segera mengambil tindakan yang cepat, mengalokasikan anggaran-anggaran yang dianggap perlu, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi selama pemberlakuan PSBB.

Tidak perlu menunggu bertambahnya korban untuk membuat sebuah kebijakan yang tepat. Naiknya grafik kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Sumatera Utara seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah daerah Sumatera Utara untuk mengambil keputusan yang tepat : PSBB yang diperketat, ataukah Karantina Wilayah.

Tinggalkan Komentar