Jokowi Buka Ratas Perkembangan Penyusunan Omnibus Law

Bogor, repdemnews.com - Presiden Joko Widodo membuka rapat terbatas mengenai Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat (27/12).

Melansir dari KBRN Dalam kesempatan tersebut Kepala Negara menegaskan, bahwa RUU Omnibus Law harus jelas visi besar dan kerangkanya, bukan sekedar menjadi alat untuk menampung keinginan kementerian dan lembaga. RUU Omnibus Law ini menurut Kepala Negara tidak boleh dimanfaatkan untuk titipan pasal-pasal yag tidak relevan. 

"Saya ingin RUU ini tidak menjadi tempat menampung keinginan kementerian dan lembaga. Ndak. Jangan sampai ini hanya menampung keinginan tapi tidak masuk ke visi besar yang tadi sudah saya sampaikan. Tolong dicek, hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan pasal-pasal titipan yang tidak relevan," ujar Presiden Jokowi.

Untuk itu, ia pun memerintahkan kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM, Mensesneg, Seskab untuk mendalami RUU Omnibus Law sebelum disampaikan ke DPR.

"Oleh sebab itu, saya minta setelah ini dibicarakan, tolong didalami lagi, dipimpin oleh Menko Perekonomian, Menkum dan HAM, Mensesneg, Seskab, untuk mendalami sebelum nanti disampaikan ke DPR. Kita ke DPR mungkin setelah 10 Januari," Jelas Presiden lebih lanjut.

Selain itu, Presiden juga memerintahkan kepada POLRI, BIN, dan Jaksa Agung untuk turut serta melihat dampak dari omnibus Law ini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Saya juga minta kepada Jaksa Agung, Polri, dan BIN untuk melihat dampak-dampak ikutan dari Omnibus Law ini. Jangan sampai menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehigga tolong dikomunikasi dengan yang terkait, dengan yang ada di Omnibus Law. Saya minta ke seluruh menteri tolong komunikasikan dengan seluruh pemangku kepentingan," tambah Presiden menginstruksikan.

Di akhir arahannya, Presiden memerintahkan pula agar Omnibus Law ini diekspose ke publik sebelum diserahkan ke DPR, agar apabila ada yang perlu disampaikan, pemerintah dapat mengakomodirnya sebagai salah satu bentuk keterbukaan.

 

Tinggalkan Komentar

Logo