Kapabilitas Sistem Politik dalam Penanganan Covid19 oleh Pemerintah Daerah

Oleh : Leonardo Marbun, Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Daerah DPD PDI Perjuagan Sumatera Utara

Uji kapabilitas sistem politik bisa dilihat dari tantangan hari ini. Corona membalikkan posisi, sepertinya akan kembali ke titik nol. Tapi ini tergantung bagaimana pemimpin negara-negara mampu ke luar dari persoalan dengan menggunakan kapabilitas sistem politik yang dimiliki. Dan secara khusus saya menyoroti bagaimana kepemimpinan di daerah mampu menjalankan kapabilitas sistem politik tersebut sehingga bisa ke luar dari masalah.

Adalah Gabriel Almond yang membagi kapabilitas sistem politik yang terdiri dari 6 jenis : Kapabilitas ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik, responsif dan kapabilitas dalam negeri dan luar negeri. Dari keenam jenis tersebut bisa dideskripsikan beberapa jenis untuk melihat sejauh mana kapabilitas pemerintah daerah dalam penanganan wabah covid19. Untuk sebagai ukuran di daerah saya hanya menggunakan kapabilitas regulatif, responsif dan simbolik.

Kapabilitas regulatif( pengaturan),yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam penyelenggaraan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok yang berada di dalamnya maka dibutuhkan adanya pengaturan.  Pemerintah daerah dengan terbentuknya gugus tugas tentu wajib melaksanakan regulasi berupa kebijakan protokol penanganan covid19. Bagaimana mengawasi tingkah laku individu dalam implementasi protokol penanganan covid19.  Mulai dari Social distancing, pshisical distancing, rajin cuci tangan , pakai masker, transparansi dan  pengawasan bagi orang yang baru dari wilayah terpapar wabah, penggunaan APD bagi para medis, penguburan jenazah korban covid19 dll.

Bagaimana proses pelaksanaan protokol tersebut sebagai regulasi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala daerah. Dari protokol tersebut kita bisa nilai, ketika anjuran , sosial distancing dan pshisical distancing , pakai masker belum sepenuhnya dituruti oleh warga, menandaskan bahwa Kapabilitas regulatifnya masih  lemah. Meskipun harus diakui bahwa tingkat kesadaran dan kerjasama warga diperlukan. Namun, seringkali kepatuhan akan dilihat dari sosok kepemimpinan.

Selanjutnya kapabilitas simbolik, ukuran kinerja sistem politik dalam kemampuan mengalirkan simbol dari sistem politik ke lingkungan intra-masyarakat maupun ekstra- masyarakat. Hal ini bisa diukur dari kewibawaan kepala daerah, apakah dipatuhi atau justru jadi olok-olok. Apakah cara-cara menghadapi persoalan memunculkan resistensi dari publik atau tidak.  Kapabilitas simbolik ini akan menjadi ukuran apakah kepercayaan terhadap pemimpin semakin kuat atau semakin merosot. Salah satu contoh yang bisa kita lihat bagaimana kepemimpinan Bu Risma Walikota Surabaya menunjukkan kapabilitas simboliknya baik di dalam maupun di luar. Hal ini menambah tingkat kepercayaan kepada Bu Risma sebagai pemimpin.

Kemudian kapabilitas responsif, menjadi ukuran apakah seorang pemimpin memiliki respon yang kuat terhadap situasi yang dihadapi. Dalam hal ini bisa kita lihat apakah pemimpin dalam menangani persoalan tersebut semakin didukung oleh publik atau sebaliknya . Kapabilitas responsif akan melihat input-outputnya kebijakan protokol penanganan covid19. Ini bisa kita lihat dari seorang Ganjar Pranowo di Jawa tengah, agar tenaga medis yang menjadi garda depan penanganan terlindungi dengan responsif nyang tinggi membuat sendiri Alat Pelindung Diri (APD) yang dalam awalnya sangat terbatas jumlahnya.

Ukuran responsif bisa kita lihat apabila orang positif covid19 bertambah, yang meninggal lebih besar dari yang sembuh, maka bisa disimpulkan bahwa kapabilitas responsif masih lemah. Kapabilitas responsif yang baik indikatornya bisa dilihat apabila  jumlah penderita menurun, dan  respon terhadap masalah bisa dilakukan dengan baik, dengan melaksanakan protokol secara ketat.

Dari Kapabilitas regulatif, responsif, dan simbolik bisa mengukur bagaimana sistem politik itu bisa berjalan baik. Dan ketika kapabilitas sistem politik itu berjalan baik maka menjadi ukuran keberhasilan kepemimpinan di daerah . Berhasil tidaknya penanganan covid19 tak bisa dilepaskan dari kapabilitas sistem politik yang ada. Utamanya bagaimana kapabilitas sistem politik tersebut dipraktekkan oleh kepala daerah

Tinggalkan Komentar