Kritisi BPS Kesehatan Aksi Ribka Dipuji Warganet, Rinto : Karena Masyarakat Bosan Kena Pungli

Medan, repdemnews - Beberapa hari ini warga net ramai memperbicangkan protes politisi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi IX, Ribka Tjiptaning Proletaryati yang menyampaikan protes terkait polemik BPJS, protes tersebut menjadi Viral di jagad dunia maya, aksi Ribka yang terekam dalam video viral di media sosial dibagikan akun Twitter @eddysantri, hingga kini video tersebut sudah disaksikan lebih dari 66 ribu kali.

video tersebut merupakan aksi Ribka dalam rapat kerja Komisi IX yang juga turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan dan RDP dengan DJSN, BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Jakarta, Jumat (8/11).

Ia mengkritisi pelayanan yang diberikan rumah sakit untuk peserta BPJS yang menurutnya masih pilih-pilih, belum memprioritaskan kepentingan rakyat.

"Saya tegaskan, mumpung tandatangan kita masih laku, kalau menteri sakit, anggota DPR sakit, sudah disambut di Rumah sakit sama perawatnya, kalau rakyat enggak begitu," ujarnya.

Ribka menegaskan, rakyat memilki hak dan jaminan kesehatan yang sama. Untuk itu kedepannya, pelayanan BPJS di rumah sakit perlu ditingkatkan.

"Sebenarnya historisnya lahir BPJS ini apa, kan untuk memotong birokrasi kesehatan supaya tidak berbelit-belit. Semua Hak warga negara, kita semua punya hak yang sama, itu perintah UUD 1945 pasal 28H, setiap warga negara punya hak sehat yang sama," ujarnya.

dilihat dari kolom komentar Tak sedikit dari warganet yang kemudian memberikan komentar bernada mendukung.

Disisi lain menurut Rinto Mardohar Siagian wakil ketua Bidang Politik Repdem Sumut mengatakan bahwa fenomena Ribka yang viral tersebut karena Ribka menyuarakan aspirasi dasar kebutuhan Masyarakat Indonesia, sehingga banyak warganet yang merasa terwakili “selama ini publik hanya diberi konsumsi kalau masalah BPJS hanya seputar tunggakan dan kecilnya Iuran sementara masalah lain terabaikan” ujarnya Pada Sabtu (9/11).

Lebih jauh Rinto mengatakan BPJS sebaiknya menjadi solusi atas kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bukan menjadi tukang Pungli, wacana yang berkembang, Masyarakat akan dipersulit memperoleh berbagai akses mulai akses catatan sipil, SIM hingga pendidikan jika ada tunggakan BPJS,  “Kita heran jika ada Negara yang mengancam Rakyatnya, koq bisa Peran Negara gak jauh beda sama Debt Collector” pungkasnya

Tinggalkan Komentar

loading...