Otsus: Sebagai Solusi Atau Masalah Bagi OAP Dan Mengapa Harus Direvisi

Oleh : Dominggus Yable (Ketua DPD REPDEM Provinsi Papua Barat)

Secara Historis Pada pemerintahan B.J Habibie, berdasarkan Undang-Undang No. 45 tahun 1999 dilakukan pemekaran Provinsi Irian Jaya menjadi dua yakni Irian Jaya Barat dan Timur. Hal ini dilakukan sebagai salah satu perwujudan dari tuntutan masyarakat Papua yang waktu itu ingin memisahkan diri dari Indonesia. Pemerintah waktu itu mengangkat seorang Gubernur dari masing-masing Provinsi dengan keputusan Presiden No. 327/M/1999.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya kehidupan berbangsa khususnya di Papua. Cita-cita dan upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan di Papua dari berbagai lini terus dilakukan. Karena dengan jalan yang harus ditempuh melalui Hadrinya Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Papua, diyakini bahwa suatu wilayah atau daerah akan memiliki kemajuan yang cukup signifikan kedepannya. Oleh Sebab itu, perlu upaya-upaya terus dilakukan untuk oleh Pemerintah agar Otonomi Khusus tidak sekedar Otonomi Khusus Melainkan Harus Tepat Sasaran.

Hal ini tentu berbeda dengan kondisi Papua, Berbagai konflik sepanjang tahun yang selalu terjadi di tanah Papua belum cukup membuktikan bahwa pemerintah berhasil melakukan perubahan di bumi Cendrawasih. Padahal, pemerintah sudah melakukan peningkatan anggaran melalui kebijakan Otsus mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan lainnya, Namun Kesimpulan dari Rakyat Papua bahwa Otsus Gagal. Sehingga yang Paling terpenting adalah ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk Terus Melakukan Perbaikan-Perbaikan Agar Bergulirnya Otsus Papua Tepat Sasaran.

Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua  mulai diberikan pada tahun 2002 melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pasal 34 ayat (3) huruf c angka 2) mengatur bahwa Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Selain Dana Otonomi Khusus, Pasal 34 ayat (3) huruf c angka 3) undang-undang yang sama juga mengatur tentang Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Tujuan utama pemberian Dana Otonomi Khusus tercantum pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 34 ayat (3) huruf e untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Tujuan lain pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua tersurat pada bagian Menimbang huruf (c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008, yaitu dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua agar dapat setara dengan daerah lain.

Pemeriksaan oleh BPK RI terkait Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua terakhir kali dilakukan adalah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provisi Papua Tahun Anggaran 2011 dan 2012 serta Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Infrastruktur tahun 2015 dan 2016. Sejak PDTT tersebut, BPK RI belum pernah lagi melakukan pemeriksaan khusus terhadap Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Masyarakat Papua dan Papua Barat sebenarnya mengharapkan agar anggaran-anggaran tersebut tentunya harus dikelola secara amanah oleh orang-orang yang memiliki peran strategis maupun teknis yang dalam hal ini dipegang masyarakat asli Papua sesuai tuntutan mereka dahulu.

Mereka harus memperhatikan betul prinsip transparansi dan pencegahan terhadap korupsi jika masih bercita-cita memiliki posisi yang sama dengan wilayah lain dalam hal pembangunan. Apalagi mengingat Papua yang masih pada posisi ke-34 dalam Indeks Pembangunan Manusia.

Semua isu-isu berefek buruk yang selalu menyertai Papua harus segera dikendalikan oleh pemerintah. Jangan sampai adanya Otsus yang sudah berjalan cukup lama malah menimbulkan masalah baru. Langkah saat ini yang paling strategis dari pemerintah adalah melakukan evaluasi dan revisi Undang-Undang Otsus Papua yang akan berakhir pada tahun 2021. Tentunya dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai lembaga negara yang punya otoritas melakukan perubahan atas Undang-Undang bersama pemerintah berperan penting di dalamnya.

Percepatan pembahasan revisi Undang-Undang Otsus Papua dirasakan penting dan mendesak guna menjamin pembangunan di Papua secara kontinyu dan berkelanjutan. Pemerintah dan DPR RI harus segera membahas peruntukan dana dari APBN yang mengalir ke Papua. Selama ini, dana APBN yang dialirkan pemerintah belum dipisahkan secara hitung-hitungan kebutuhan masing-masing provinsi. Sehingga menurut saya ini yang menjadi salah satu penyebab lambannya laju pembangunan di Papua karena distribusi dana Otsus yang tidak tepat sasaran.

Sesungguhnya Papua menjadi bagian yang utuh dari NKRI. Maka dari itu, jangan sampai ada wacana penghentian Otsus karena belum berhasilnya secara signifikan kebijakan tersebut. Sistem dan regulasinyalah yang harus terus dievaluasi dan diperbaiki. Jika perlu selain menambah anggaran dalam peningkatan kualitas SDM, dana Otsus Papua harus lebih ketat lagi dalam pengawasannya. Agar peruntukan anggaran Otsus lebih efektif dan efisien. Kalau perlu bahkan dibentuk Badan Pengawas Khusus yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Otsus.

Ada beberapa pertanyaan strategis terkait urgensi revisi Undang-Undang Otsus Papua yaitu pertama, mengapa Gubernur Papua, Papua Barat, MRP dan DPRP belum membuat draft perubahan revisi UU Otsus Papua, apakah mereka kecewa karena draft perubahan yang mereka kirimkan ke Pemerintah Pusat kurang digubris? Kedua, jika naskah akademik dan draft perubahan Undang-Undang Otsus papua belum ada, apa pembahasan sah dilakukan. Ketiga, apakah revisi Undang-Undang Otsus Papua perlu dilakukan terhadap seluruh pasal atau setidaknya pasal-pasal terkait keuangan, kelembagaan, ekonomi, sosial dan budaya serta pasal penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Keempat, apakah pemerintah perlu mengeluarkan Perppu jika pembahasan RUU Otsus Papua tidak selesai tahun ini agar ada payung hukum bagi pelaksanaan otsus Papua di tahun 2021. Kelima, benarkah penilaian berbagai kalangan bahwa draft revisi UU Otsus Papua yang dikirimkan Pemerinta Provinsi Papua/Papua Barat ke Perintah Pusat terkesan eksesif.

Upaya percepatan revisi Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua disambut baik oleh DPR RI dengan dimasukkannya agenda revisi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020. Kita meyakini dalam pembahasan di DPR RI nanti, dapat dihasilkan produk undang-undang yang kompatibel dan relevan dengan situasi dan kondisi Papua maupun Papua Barat saat ini, sehingga bisa menjadi momentum untuk pembangunan Papua yang lebih maju dan progresif serta tentunya Otsus yang baru nanti dapat menyelesaikan persoalan-persoalan politik yang ada di Papua.

1 Komentar

  1. VINSEN KOCU

    Pembahasan Otsus Papua harus melibatkan semua elemen stakeholder dalam pembahasan

    Balas

Tinggalkan Komentar