PDI Perjuangan Tanggapi Positif Wacana Mendagri

Jakarta, repdemnews – Menanggagpi ide dan Gagasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar melalukan evaluasi pelaksanaan sistem pemilu langsung yang menyebabkan timbulnya beragam masalah mulai biaya yang tinggi, korupsi, dan “ketegangan politik”, PDI Perjuangan menanggapi dengan positif id Mendagri tersebut karena saat ini Kita telah terjebak dalam demokrasi bercita-rasa liberal kapitalistik.

 

seperti dilansir dari Gesuri.id, Sekjen PDI Perjuangan mnyatakan, “Sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem pemilu harus senafas dengan demokrasi Pancasila yang mengandung elemen pokok perwakilan, gotong royong, dan musyawarah” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melalui keterangan persnya di Jakarta, Jumat (8/11).

Dalam demokrasi Pancasila, hikmat kebijaksanaan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara dikedepankan.

“Pemilu langsung selama ini selain berbiaya mahal, memunculkan oligarki baru, kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas, serta mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber dayalah yang berpeluang terpilih. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tereduksi menjadi demokrasi kekuatan kapital. Dalam perspektif inilah kritik Mendagri terasa begitu relevan” paparnya.

PDI Perjuangan telah melakukan praktik politik guna menyempurnakan demokrasi Pancasila di internal Partai, yang menempatkan merit system melalui psikotest, test tertulis dan wawancara di dalam pemilihan pimpinan Partai di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kami terapkan musyawarah tanpa voting, dan dipimpin oleh ideologi Pancasila.

“Hasilnya, kualitas kepemimpinan Partai di semua tingkatan meningkat, berbiaya sangat murah, dan minim konflik. PDI Perjuangan menegaskan sebagai Partai dengan biaya paling kompetitif dan efektif di dalam melakukan konsolidasi struktural Partai”

Indonesia adalah bangsa besar dengan corak dan tradisi demokrasi Pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa.

 

Tinggalkan Komentar

loading...