Pemerintah & PT.Freeport Wajib Memperhatikan Hak-Hak Dasar Rakyat  

Oleh : Dominggus Yable (Ketua DPD Repdem Provinsi Papua Barat)

 

Pasca keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia melalui Induk Industri Pertambangan yang dipimpin PT Inalum. Oleh Sebab itu, PT. Freeport Indonesia harus dikelola dengan baik untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat, Bangsa dan Negara.

Yang tidak kalah Penting untuk diperhatikan adalah Masyarakat Adat, dalam hal ini adalah Pemilik Hak Ulayat yang berkaitan dengan kompensasi kepada Masyarakat mencakup beberapa hal utama yaitu hak pertambangan atas batu, pasir emas, tembaga, perak dan lain-lainnya yang telah dieskploitasi dan Hak Dasar masyarakat sebagai pemilik tanah atas area konsensi pertambangan Freeport harus diperhatikan dengan Baik Oleh Pemerintah dan PT. Freeport sebagai Bentuk atau wujud nyata atas Hak-hak dasar Orang Papua yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Khusus (OTSUS) Papua.

Penguasaan Negara 51% Saham PT. Freeport tentunya Itu membuktikan bahwa, Kedaulatan bangsa atas kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia, Sebagaimana amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sah-sah saja jika saat ini Pemerintah  menuntut kepesertaan saham yang lebih besar dalam pertambangan Freeport atau Penguasaan saham mayoritas oleh Negara atas PT. Freeport itu sah secara Konstitusi. tetapi hak dasar masyarakat Adat sebagai pemilik tanah atas area konsensi pertambangan Perusahaan harus dihargai dan Tanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan patut menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Perusahaan.

Setelah menguasai 51% saham PT.Freeport, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan cadangan 1,8 miliar ton mineral tambang emas dan tembaga senilai lebih dari Rp.2.500 triliun di Grasberg, membawa keuntungan bagi kemakmuran Papua khususnya dan Indonesia umumnya.

Dengan cadangan 1,8 miliar ton mineral, Freeport masih bisa berproduksi hingga 2051. Jeda waktu 31 tahun sejak 2020 tidak boleh disia-siakan PT. Freeport untuk membangun Indonesia melalui aktivitas usaha pertambangan.

Jika Orang Asli Papua seperti Claus Wamafma, sebagai putera asli Papua pertama yang dipercayakan untuk menduduki kursi Direktur Freeport harus mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal Papua hingga mencapai 50 persen. Data PT. Freeport Indonesia, dari 7.096 pekerja sebanyak 2.890 atau sekitar 40,7 persen merupakan warga asli Papua.

Saat ini PT.Freeport sedang mengalihkan pertambangannya dari tambang terbuka ke bawah tanah dan digadang menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia, dengan peningkatan kapasitas produksi bertahap dimulai pada 2020 sebesar 96 ribu ton per hari, 2021 sebesar 160 ribu ton per hari, 2022 sebesar 216 ribu ton per hari, dan 2023 sebesar 217 ribu ton per hari. Jangan sampai peralihan ini menyebabkan terganggunya penyerapan tenaga kerja, melainkan justru harus menjadi peluang untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dari Sabang sampai Merauke, Terutama Tenaga Kerja Lokal (Putri/i asli Papua).

Dengan Besarnya Penguasaan Negara atas Saham PT.Freport dari 9% Menjadi 51% tentu Menjadi barometer Kedaulatan Bangsa atas Kekayaan atau Potensi alam yang patut dikelola dengan Baik, Bijak dan Benar untuk Kemakmuran Bangsa, Terutama Kesejahteraan Masyarakat Papua sebagai Perwujudan Nyata Indonesia Mandiri secara Ekonomi, Berdaulat secara Politik dan Berkepribadian di dalam Kebudayaan.

Tinggalkan Komentar