Pemkab Indramayu Belum Sampaikan LKPJ, H. Abdul Rohman Angkat Bicara

Indramayu - Terkait dengan Laporan dan Ringkasan Pertanggung jawaban Penyelenggara Pemda Tahun 2019, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu H Abdul Rohman SE MM menyatakan sampai saat ini DPRD Kabuaten Indramayu dan masyarakat belum menerimanya.

Padahal ketentuannya harus ada disampaikan ke DPRD, bahkan dalam ketentuan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam PP tersebut disebutkan, laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah meliputi:

  1. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat;
  2. LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
  3. RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; dan
  4. EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang disampaikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah .

 “Semua laporan tersebut disusun berdasarkan prinsip: transparansi, Akuntabilitas, akurasi dan  objektif yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun,” Papar H. Rohman dalam Pernyataan Persnya pada Jum'at (20/3/2020).

Selanjutnya H. Rohman juga mangatakan bahwa LKPJ disusun berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri, dan disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Menurut PP ini, Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ,

"Kalau DPRD belum menerima LKPJ, terus apa yang mau kita bahas" Tegas H. Rohman

Lebih jauh Mengenai RLPPD dalam PP tersebut H. Rohman menjelaskan bahwa seharusnya LKPJ disampaikan Kelapa Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat. Selanjutnya Gubernur melakukan EPPD berdasartkan LPPD Kabupaten yang diterima.

"Kalau mengacu pada PP tersebut jelas Pemkab Indramayu jelas telah menyalahi aturan" Pungkas H. Rohman

Tinggalkan Komentar