Pemkab Labuhanbatu Terlambat Bayar Gaji Dan bayar Pekerjaan Proyek di Labuhanbatu, PDI Perjuangan dan PKB Bereaksi

Dahlan Bukhari : Keteledoran itu tentunya tanggung jawab dari Bupati Labuhanbatu, Sekda selaku Ketua TAPD, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rantau Parapat - Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu dan PKB Labuhanbatu bereaksi dan memberikan pernyataan sikap atas belum dibayarkanya gaji sekitar 6000 orang ASN di Labuhanbatu.

Selain menyatakan sikap atas  rasa empati terhadap kejadian itu DPC PDI Perjuangan dan PKB Labuhanbatu langsung menginstruksikan seluruh kader mereka di DPRD Labuhanbatu untuk tidak menerima gaji mereka sebelum gaji para ASN dicairkan,

"Kami instruksikan kepada kader di DPRD untuk mengembalikan gaji ke kas daerah,' ujar ketua DPC PDI Perjuangan Dahlan Bukhari Sagala di dampingi Ketua DPC PKB Labuhanbatu Umar Lubis, Selasa (11/02) di kantor DPC PDI Perjuangan Jalan Ahmad Yani Rantauprapat.

Instruksi itu disampaikan oleh dua petinggi parpol ini menyikapi kekisruhan belum dibayarkanya gaji ASN dan pekerjaan proyek di Labuhanbatu.

Dijelaskan Dahlan, Sesuai aturan bahwa gaji ASN diperoleh dari Dana Alokasi Umum, gaji DPRD diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, dan anggaran proyek diperoleh dari DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Meski, gaji DPRD tidak ada masalah dalam sistem penggajian karen diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, tetap saja akan menimbulkan gejolak sosial. Dahlan menilai bahwa terlambatnya pembayaran gaji ASN dan proyek di Labuhanbatu telah membuktikan adanya keteledoran dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Keteledoran itu tentunya tanggung jawab dari Bupati Labuhanbatu, Sekda selaku Ketua TAPD, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah," sebutnya.

Sebab dia menilai pihak Pemkab Labuhanbatu terkesan secara amburadul tidak teliti dalam melaksanakan kinerja keaungan daerah "banyangkan saja, laporan kinerja keuangan daerah yang seharusnya dilaporkan secara otomatis ternyata masih dilaporkan secara manual, sehingga di tolak oleh pihak Kementerian Keuangan," ulasnya.

Hal ini yang melatar belakangi terlambatnya pencairan DAU Labuhanbatu yang terdiri dari 12 tahap dalam satu tahunya.

Selain itu Ketua DPC PKB Labuhanbatu Umar Lubis juga menyampaikan desakan kepada pemerintah pusat dan penegak hukum untuk membuka akar persoalan mengapa hingga kini gaji ASN dan pembayaran proyek belum bisa dibayarkan.

"Kami sangat prihatin atas kejadian ini, mengingat gaji ASN sangat penting untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka," kata Umar Lubis.

Keduanya menyatakan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini, sebab baru pertama kali dalam sejarah Labuhanbatu gaji ASN telat dibayarkan.

Sikap dua partai itu langsung disikapi oleh masing -masing kadernya. Jismer Lumbanbatu anggota DPRD Labuhanbatu dari PDI Perjuangan dan Jaimar Nababan dari PKB menyatakan siap mengembalikan gajiereka sesuai instruksi partai.

"Kami juga prihatin dan menaruh empati dan akan memgembalikan uang gaji kami, kami juga akan sampaikan kepada teman-temam lainya," kata Jaimar yang akrab disapa Pinko Nababan itu.

 

Tinggalkan Komentar