Pemkot Yogyakarta Siapkan Dana 7 M Hadapi Pandemi Covid-19

Jokyakarta - Demi kepentingan masyarakat dan dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah serta Bappeda.

Rapat kerja ini diadakan berkaitan dengan Permendagri No. 20/2020 mengenai penganggaran APBD untuk penanganan Covid-19 di masing-masing daerah. Rapat ini diadakan pada Senin (23 /3/2020). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Pemkot Kota Yogyakarta, Wasesa.

Rapat kerja beberapa lembaga pemerintahan itu menghasilkan beberapa poin penting, antara lain : 

  1. Anggaran penanganan Covid-19 dalam APBD dan Non APBD diambilkan dari beberapa pos anggaran. Yakni dana cadangan sebesar 2,8 M; dari Dana Bagi Hasil Cukai Rokok sebesar 3,750 M; dan dari BLUD RSUD Wirosaban 1,18 M; dan akan diganti dalam APBD Perubahan tahun 2020.
  2. Pos penanganan Covid-19 masuk dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, sebab pandemi Covid-19 masuk dalam kategori kondisi darurat bencana non alam. Dan pengguna anggaran adalah Dinas Kesehatan dan RSUD Wirosaban.
  3. Rincian anggaran tersebut rencanaya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan dan kinerja Dinas Kesehatan dan RSUD Wirosaban, termasuk di dalamnya adalah RS Pratama.
  4. Gugus tugas Covid-19 sudah dibentuk, dibawah kendali langsung Wakil Walikota Kota Yogyakarta, Heroe Purwadi.

Dalam rapat tersebut ada ppermasalahan komitmen bersama yang harus segera dilakukan dikoordinasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta adalah :

  1. Pertama, bahwa anggaran diatas dikalkulasi hanya bertahan satu bulan, padahal masa tanggap darurat bencana sampai tanggal 29 Mei 2020. Sehingga mulai dirancang penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menanganinya.
  2. Kedua, Permenkes yang baru memang telah memperbolehkan untuk membeli alat kesehatan bagi para medis diatas SHBJ (Standart Harga Barang dan Jasa), namun terkendala kelangkaan barang, maka rapat merekomendasikan untuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional. Hal ini berkaitan dengan telah datangnya bantuan dari Tiongkok untuk alat kesehatan penanganan Covid-19. Selain itu, dengan keluarnya Permenkes tersebut pula, Komisi B akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran agar tidak ada oknum yang melakukan tindakan korupsi.
  3. Ketiga, rapat kerja merekomendasikan untuk mulai merencanakan aset (gedung) mana yang akan digunakan sebagai rumah sakit darurat apabila kondisi semakin memburuk, serta apabila daya tampung rumah sakit di wilayah Kota Yogyakarta telah over capacity.
  4. Keempat, mulai merencanakan dan mengeksekusi secepatnya penyemprotan disinfektan berbasis kampung, sehingga masyarakat menjadi tenang dan merasakan kehadiran negara di tengah-tengah mereka.

Antonius Fokki Ardiyanto S.IP, anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, menyatakan bahwa sebaiknya masyarakat mematuhi anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing. Sebab, hal tersebut merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk mengurangi luasnya sebaran virus corona.

“Dan marilah kita bersama sama mematuhi social distancing karena itu cara yang efektif untuk memutus mata rantai virus Covid19,” ujar Fokki.

Tinggalkan Komentar