Perjuangkan Aspirasi Buruh, Meryl Saragih Sambangi Baleg DPR RI

Jakarta - Menindaklanjuti aspirasi Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara Terakit Penolakan Omnibus Law, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara Meryl Rouli Saragih menyambangi Badan Legislatif DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (11/2)

Dihadapan Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Meryl menyampaikan harapannya bahwa Omnibus Law yang sedang digodok oleh pemerintah harus mengedepankan kepentingan rakyat terutama kaum buruh, bila tidak lebih baik DPR RI menolaknya.

"Sebagai langkah konkrit menindak lanjuti Aspirasi Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumut ya saya sudah sampaikan ke Baleg DPR RI karena Omnibus Law dibahas dan diputuskan di DPR RI. Namun menurut informasi yang kami terima melalui mbak Rieke, Wakil Ketua Baleg DPR RI sampai hari ini draft resmi dari pemerintah belum diterima di DPR RI untuk dibahas." Ujar Meryl yang juga Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut

Selanjutnya Meryl mengatakan akan terus mengawal proses penyusunan sampai pengesahan Undang-Undang yang menjamin terlindunginya hak-hak Buruh.

"Karena lembaga legislatif adalah alat untuk memperjuangkan hak rakyat dan itu betul-betul harus kita kerjakan sebagai tanggung jawab serta amanah" imbuhnya

Selain ke DPR RI Meryl juga telah Menyampaikan Tuntutan Buruh tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dan Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

"Sekali lagi kami ada disini untuk mengawal kebijakan yang Pro rakyat dan disini kami ada untuk memperjuangkan hak-hak buruh sehingga tuntutan yang diberikan akan kami teruskan ke DPR RI," Tegas Anggota DPRD yang terkenal di kalangan Perempuan dan Milenial tersebut

Seperti di ketahui sebelumnya bahwa Aliansi Pekerjaan Buruh Daerah Sumatera Utara telah menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan atau Undang-undang Cipta Lapangan Kerja ( UU CILAKA) kepada Anggota Komisi A DPRD Sumut yang diterima oleh Meryl Rouli Saragih,

Aliansi Buruh tersebut juga meminta kepada Pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus Ketenagakerjaan yang selama ini belum berpihak kepada kaum buruh.

Tinggalkan Komentar