Puan Mendukung Pemerintah untuk Lakukan Realokasi Anggaran

Jakarta - Langkah pemerintah untuk merealokasikan anggaran negara guna kepentingan penanggulangan pandemi COVID-19, didukung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebab hal ini teah sesuai kewenangan pemerintah yang diberikan dan tertuang dalam UU APBN Tahun Anggaran 2020.

"Percepatan penanggulangan wabah COVID-19 membutuhkan dana yang besar untuk pengadaan peralatan dan infrastruktur medis bagi kepentingan pencegahan maupun pengobatan," ujar Puan Maharani, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (23/3).

Puan menjelaskan bahwa anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk pengadaan alat dan fasilitas "screening" tes COVID-19 massal secara gratis, serta digunakan untuk melakukan penambahan alat perlindungan diri bagi tenaga kesehatan.

Puan menambahkan, anggaran tersebut juga harus digunakan untuk penambahan fasilitas rumah sakit, pengobatan gratis bagi pasien COVID-19, serta upaya-upaya menangkal penyebaran virus tersebut.

Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah agar dapat memprioritaskan pada penguatan daya beli masyarakat. Akibat dampak ekonomi yang timbul terkait pandemi Covid-19.

"Realokasi anggaran negara bisa diarahkan pada program-program penguatan daya beli masyarakat yang terdampak wabah COVID-19, terutama mereka-mereka yang kehilangan pendapatan akibat kebijakan 'social distancing', serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan wabah virus tersebut," ujarnya.

Mengutip gesuri.id, Puan Maharani juga meminta pemerintah untuk mengantisipasi melonjaknya angka inflasi, terutama akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok dan alat medis yang terkait penanganan wabah COVID-19.

Menurut Puan, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Bulog dan BUMN perlu berkoordinasi untuk meningkatkan kekuatan stok pangan dan alat medis pelindung diri akibat lonjakan permintaan dan pembelian barang tersebut.

"Pemerintah bersama Bank Indonesia agar terus berkoordinasi meredam pelemahan rupiah. Selain kebijakan moneter yang efektif, langkah-langkah pemerintah yang terukur dan kredibel dalam penanganan wabah COVID-19 akan memperkuat kepercayaan pasar, sehingga dapat meredam kejatuhan nilai tukar rupiah," seru Puan.

Cucu Presiden pertama RI itu menegaskan, bahwa DPR melalui komisi-komisi terkait akan mengawasi penggunaan realokasi anggaran tersebut agar pemanfaatannya sesuai dengan program penanggulangan COVID-19 serta program penanggulangan dampak ekonominya.

 

Tinggalkan Komentar