Sofyan Tan Minta Pemprovsu dan Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Kompak Dengan Pemda Sekitar Danau Toba

Medan, repdemnews.com - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) bersama Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan delapan kepala daerah di sekitar Danau Toba, Hal tersebut diungkap oleh Anggota Komisi X Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Sofyan Tan. saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Kamis (19/12)

Sofyan yakin, jika komunikasi antar daerah tersebut tidak terjalin dengan baik, visi besar Presiden Joko Widodo untuk membangun danau Toba sebagai destinasi super prioritas akan sia-sia.

Politisi PDI Perjuangan itu memaparkan, delapan kepala daerah di sekitar Danau Toba tersebut merupakan pihak-pihak yang memegang kendali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tata ruang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan hal lainnya pada pengelolaan Danau Toba.

Oleh karena itu, koordinasi menjadi penting sebagai upaya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas yang dicanangkan Presiden.

“Yang kedua, hal yang perlu diingat adalah pariwisata ini adalah hiburan. Oleh karena itu, pariwisata harus dapat menampilkan kesenian-kesenian dan hal-hal yang membuat turis nusantara dan mancanegara merasa nyaman ketika berada dalam lokasi wisata tersebut," ungkap Sofyan

Sofyan menambahkan, ada hal lain yang dapat menjadi perhatian dalam menunjang pariwisata di Sumut, yaitu kuliner. Akan tetapi, beberapa kuliner khas Sumut masih belum hadir di wilayah wisata Danau Toba.

“Perizinan dan kemudahan pembangunan hotel oleh kepala daerah harus menjadi titik tolak. Karena kalau sektor pariwisata berhasil, dia dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor riil,” jelas Sofyan.

Dampak itu terutama akan dirasakan bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan bahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ketiga menurut Sofyan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah karena sejalan dengan visi Presiden RI adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

"Jangan nanti hasil pembangunan tersebut justru tidak dapat dinikmati oleh putra daerah yang ada di wilayah tersebut,” pesan politisi dari daerah pemilihan (dapil) Sumatra Utara I itu.

Sofyan menjelaskan bahwa pemanfaatan dan peningkatan SDM untuk mengelola wisata akan berkaitan dengan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di wilayah tersebut.

"Misalnya kita berbicara tentang perhotelan atau pariwisata, berarti harus ada keahlian atau keterampilan SDM yang terkait hal tersebut. Sehingga keinginan Presiden untuk membangun SMK sebesar 60 persen dan SMA 40 persen dapat terwujud apabila mengetahui potensi apa saja yang dibutuhkan," tutup Sofyan.

Tinggalkan Komentar